Menteri Pemuda dan Olahraga Tanggapi Rencana IGF Ajukan Banding ke CAS
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir memberikan respons terhadap rencana Federasi Senam Israel (IGF) yang akan mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) terkait penolakan visa atlet senam Israel oleh pemerintah Indonesia.
Menurut Bisnis.com, pemerintah Indonesia membatalkan visa atlet senam Israel yang hendak berpartisipasi dalam Kejuaraan Senam Artistik Dunia yang diselenggarakan di Jakarta pada Minggu (19/10/2025). Penolakan tersebut dipicu oleh usulan Majelis Ulama Indonesia dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
Menpora Erick Thohir menegaskan bahwa pemerintah Indonesia siap menghadapi gugatan yang diajukan oleh IGF di CAS terkait keputusan tersebut. Melalui unggahan di Instagram pada Senin (13/10/2025), Erick Thohir menyatakan bahwa pemerintah Indonesia menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam mendukung kemerdekaan Palestina.
Kritik dari IGF
Di sisi lain, penolakan visa atlet Israel menuai kritik dari IGF yang berencana untuk menentang keputusan pemerintah Indonesia. IGF menyatakan niatnya untuk mengajukan gugatan dan menegaskan bahwa mereka akan melakukannya dengan segala cara yang tersedia.
Erick Thohir menjelaskan bahwa penolakan tersebut didasari oleh fakta bahwa Indonesia memiliki prinsip yang teguh dalam mendukung perjuangan Palestina, terutama mengingat tindakan genosida yang dilakukan oleh Israel di Gaza. Selain itu, Indonesia juga tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Tel Aviv.
“Indonesia sebagai negara memiliki aturan sendiri dan kami akan tetap berpegang teguh pada prinsip yang kami anut dalam hal ini. Kami siap menghadapi gugatan ini dengan penuh hormat,” tulis Erick Thohir.
Persiapan Pemerintah Indonesia
Selain itu, Menpora Erick Thohir juga menegaskan bahwa pemerintah Indonesia telah mengetahui rencana IGF untuk mengajukan gugatan di CAS terkait dengan keputusan penolakan visa atlet Israel. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia siap untuk menghadapi proses hukum yang akan dilakukan oleh IGF.
Keputusan pemerintah Indonesia untuk menolak visa atlet Israel telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Namun, dengan sikap yang teguh dalam mendukung kemerdekaan Palestina, pemerintah Indonesia siap untuk menghadapi berbagai tantangan yang mungkin timbul terkait dengan keputusan tersebut.
Dengan demikian, kasus ini akan terus dipantau oleh masyarakat dan pihak terkait untuk melihat perkembangan selanjutnya terkait dengan upaya IGF untuk mengajukan banding ke CAS terkait penolakan visa atlet Israel oleh pemerintah Indonesia.
Implikasi Global dari Kasus Ini
Kasus penolakan visa atlet Israel oleh pemerintah Indonesia tidak hanya mencuatkan perdebatan domestik, namun juga memiliki implikasi global yang perlu diperhatikan. Keputusan pemerintah Indonesia ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip solidaritas internasional, terutama dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.
Dengan menolak visa atlet Israel, Indonesia secara tegas menyuarakan kecaman terhadap tindakan-tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintah Israel terhadap rakyat Palestina. Hal ini juga menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara berdaulat memiliki hak untuk menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh masuk ke wilayahnya sesuai dengan kebijakan luar negeri yang dipegang.
Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Pengambilan Keputusan
Perlu dicatat bahwa penolakan visa atlet Israel juga dipicu oleh rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini menunjukkan adanya keterlibatan lembaga keagamaan dan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan yang sensitif secara politik maupun diplomatik.
Dalam konteks ini, peran MUI sebagai lembaga adat istiadat dan agama memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan hubungan internasional. Keterlibatan MUI juga menggambarkan adanya kesadaran akan sensitivitas isu-isu agama dan politik dalam setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah.
Respon Internasional dan Solidaritas Palestina
Keputusan Indonesia untuk menolak visa atlet Israel juga telah mendapat perhatian dari komunitas internasional, terutama dari negara-negara yang mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Solidaritas Indonesia terhadap Palestina dalam konteks ini diapresiasi sebagai tindakan konkret dalam mendukung hak asasi manusia dan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina.
Dengan menghadapi potensi gugatan di CAS, pemerintah Indonesia memperlihatkan bahwa mereka siap untuk mempertahankan keputusan yang diambil sebagai bentuk dari komitmen moral dan politik yang teguh. Hal ini juga menjadi momentum bagi Indonesia untuk terus memperjuangkan perdamaian dan keadilan di tingkat global, terutama dalam isu-isu konflik yang melibatkan hak-hak asasi manusia.
Kesimpulan
Dengan demikian, kasus penolakan visa atlet Israel oleh pemerintah Indonesia tidak hanya menjadi perbincangan di tingkat nasional, namun juga menarik perhatian dari perspektif internasional. Keputusan ini mencerminkan nilai-nilai solidaritas, keadilan, dan komitmen terhadap hak asasi manusia yang menjadi landasan dalam kebijakan luar negeri Indonesia.
Dengan menantang rencana IGF untuk mengajukan banding ke CAS, pemerintah Indonesia menegaskan posisinya dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina dan menegakkan prinsip-prinsip moral dalam hubungan internasional. Dengan demikian, kasus ini tidak hanya menjadi pertarungan hukum semata, namun juga menjadi representasi dari sikap politik dan moral yang dipegang teguh oleh Indonesia dalam menanggapi isu-isu global yang kompleks.
